Sebuah wacana strategis yang berpotensi besar mengubah lanskap maritim nasional, yakni pemindahan gateway (pelabuhan) ekspor-impor utama ke wilayah Indonesia Timur, kini menjadi topik hangat yang siap didiskusikan secara konstruktif.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, menyambut baik diskusi mengenai wacana ini, melihatnya sebagai peluang emas sekaligus tantangan yang perlu dikaji bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Wacana pemindahan gateway ini membuka cakrawala baru yang sangat menarik. Ada potensi luar biasa untuk memperkuat industri domestik kita, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dinamis di kawasan timur,” ujar Carmelita.

Beliau memaparkan berbagai dampak positif yang dapat diraih, seperti peningkatan signifikan aktivitas bongkar muat, terbukanya ribuan lapangan kerja baru, potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang inovatif, serta geliat positif bagi jasa logistik lokal dan industri pelayaran nasional, termasuk sektor perbaikan dok dan galangan kapal di wilayah timur. Hal ini, menurutnya, sangat sejalan dengan semangat kebijakan cabotage dan upaya bersama mengoptimalkan utilisasi armada kapal nasional.

Sembari mengakui adanya tantangan yang perlu diantisipasi, seperti kesiapan infrastruktur dan potensi penyesuaian biaya logistik, Carmelita menekankan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi dan perencanaan yang matang.

“Tentu ada aspek-aspek yang perlu kita siapkan bersama, mulai dari infrastruktur pelabuhan hingga kesiapan SDM. Namun, dengan semangat gotong royong dan perencanaan yang baik, kita optimis tantangan ini bisa menjadi peluang untuk perbaikan,” paparnya.

Ketua INSA menyoroti pentingnya pendekatan yang bijaksana, termasuk dalam mengelola dampak terhadap industri manufaktur dan memastikan kelancaran arus barang. Beliau menyarankan perlunya kajian mendalam dan dialog terbuka untuk merumuskan solusi terbaik, seperti kemungkinan penerapan kebijakan berbeda antara entry point bahan baku dan barang jadi, serta penguatan sistem pengawasan untuk menjaga integritas jalur perdagangan.

Lebih lanjut, Carmelita menegaskan bahwa wacana ini masih berada dalam tahap awal diskusi dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Beliau menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi gagasan ini di masa depan akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kerangka regulasi yang suportif, serta strategi diferensiasi komoditas yang tepat, yang semuanya memerlukan koordinasi erat antar pemangku kepentingan.

Mengingat signifikansi dan kompleksitas wacana ini, Carmelita mengonfirmasi bahwa forum Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 akan menjadi platform ideal untuk membahas gagasan pemindahan gateway ekspor-impor ke Indonesia Timur secara komprehensif dan konstruktif.

“Indonesia Maritime Week 2025 adalah momentum yang tepat untuk kita duduk bersama, mengupas tuntas wacana gateway ini dari berbagai perspektif. Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga akademisi, untuk bersama-sama mengeksplorasi potensi dan mencari solusi inovatif demi kemajuan maritim nasional,” pungkasnya.

Penyelenggaraan Indonesia Maritime Week 2025 ini juga menjadi bukti nyata kepedulian dan pandangan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor maritim sebagai pilar penting pembangunan nasional, serta komitmen untuk terus mendorong dialog konstruktif demi kemajuan bangsa.