Sekelompok masyarakat dan pekerja mengatasnamakan sebagai Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia II, di Pos 9, Pelabuhan Tanjung Priuk, Kami (8/11/2018). Aksi melibatkan sekitar 200 masa berlangsung mulai pukul 09.00 hingga puku 11.00 WIB. 

Dalam orasinya mereka menyebut pelabuhan terbesar di Indonesia itu dikelola dengan tidak baik sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pembangunan pelabuhan dengan pinjaman asing mencapai Rp20,8 tiliun dinilai tidak ada urgensinya. 

Nova Sofyan Hakim, Ketua FPPI mengingatkan, pengelolaan Pelabuhan Nasional itu menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Maka dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi bukannya liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional. 

“Pengelolaan Pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi,” tegas Nova. 

Menurut Nova, pinjaman dana pembangunan ke asing dengan tempo 20 tahun itu justru menghilangkan potensi ekonomi dan kedaulatan atas aset strategis nasional. Pinjaman asing Rp 20,8 trilyun untuk pembangunan pelabuhan juga sempat menganggur selama 3 tahun, sementara negara harus membayar bunga hutang yang tidak produktif tersebut.

“Dampak sosial yang kami rasakan atas kebijakan itu, kami para pekerja malah di-PHK massal dan pola outsourcing,” bebernya. 

Masih menurut Nova, seharusnya pemerintah mengelola pelabuhan secara konstitusi dan berdaulat, sehingga potensi ekonomi nasional akan lebih baik di masa datang. Para pekerja pelabuhan juga ibarat terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi itu. Dengan demikian masa depan pelabunan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. 

“Karena itu kami ingin hak kami sebagai pekerja pelabuhan dipenuhi, sistem outsourcing kami minta dihilangkan,” pintanya.